Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025, Gubernur Ria Norsan : Langkah Penguatan Sinergi Siaga Bencana

Seputar Kalbar (PONTIANAK) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat Tahun 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) tersebut dilaksanakan di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Rabu (5/11/2025) pagi.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, bersama Gubernur Ria Norsan, dan diikuti ribuan peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur pendukung tanggap darurat lainnya.

Apel ini bertujuan untuk memastikan seluruh stakeholder dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang, demi menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat.

Dalam amanat Kapolri yang dibacakan oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto menyampaikan bahwa bencana alam merupakan tantangan global yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Berdasarkan laporan UN-DRR Tahun 2025, lebih dari 124 juta jiwa di dunia terdampak bencana alam setiap tahunnya.

“Indonesia secara geografis terletak di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Dunia, dan diakui sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi. Hasil survei World Risk Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat tiga negara dengan potensi bencana alam tertinggi di dunia,” ujar Pipit Rismanto.

Ia menjelaskan, data BNPB hingga 19 Oktober 2025 mencatat 2.606 kejadian bencana alam di Indonesia. Rinciannya terdiri dari 1.289 kejadian banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan beberapa erupsi gunung berapi.
Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 hilang, 615 luka-luka, dan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi. Selain itu, 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan.

“Polri memiliki peran strategis dalam penanganan bencana yang bersifat kompleks dan multidimensi. Melalui sinergi lintas sektor, Polri berkomitmen untuk melindungi, melayani, dan membantu masyarakat dalam menghadapi bencana,” tegas Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda Kalbar menyampaikan peringatan dari BMKG mengenai potensi meningkatnya intensitas hujan akibat musim hujan dan fenomena La Nina.
BMKG mencatat, saat ini 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncaknya diperkirakan berlangsung dari November 2025 hingga Januari 2026.

Fenomena La Nina yang diprediksi berlangsung November 2025–Februari 2026 meskipun dalam kategori lemah, tetap berpotensi meningkatkan curah hujan di atas normal, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

“Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan dalam penanganan bencana. Seluruh elemen bangsa—TNI, Polri, Pemerintah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, K/L, dan masyarakat—harus siap dan berkolaborasi secara terintegrasi,” jelasnya.

Usai apel, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh jajaran Forkopimda telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin puting beliung.

“Apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk kerja sama seluruh unsur, baik Pemerintah Daerah, Forkopimda, BNPB, hingga masyarakat peduli api dan peduli banjir. Kami apresiasi inisiatif Kapolda Kalbar yang mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Ria Norsan.

Gubernur juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrem yang ditandai oleh peralihan suhu dan curah hujan secara mendadak.
“Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk menyikapi kondisi cuaca ekstrem yang terjadi sekarang ini,” tuturnya.

Memasuki periode bulan ber-ber (September–Desember), lanjutnya, curah hujan biasanya meningkat signifikan dan dapat memicu banjir maupun angin puting beliung. Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pihak terkait menyiapkan langkah mitigasi, termasuk normalisasi sungai dan opsi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan.

“Kesiapsiagaan ini menjadi langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi dampak cuaca ekstrem seperti banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta angin kencang,” pungkasnya.

Apel ditutup dengan pemeriksaan pasukan dan sarana pendukung penanggulangan bencana, serta peninjauan dapur lapangan milik Polda Kalbar sebagai bagian dari kesiapan logistik dalam menghadapi keadaan darurat.