Koleksi Mobil Bertambah, Harta Harni Indriani Ketua Fraksi PAN DPRD Sambas Melonjak Tembus Rp1 Miliar
- account_circle Ainu
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Seputar Kalbar (SAMBAS) – Harta kekayaan Ketua Fraksi PAN DPRD Sambas, Harni Indriani, tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam laporan terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaporkan melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id, seluruh laporan tersebut telah berstatus verifikasi administratif lengkap.
Pada laporan periodik tahun 2024 yang disampaikan 23 September 2025, total kekayaan Harni Indriani tercatat sebesar Rp767.891.104.
Rinciannya meliputi:
– Tanah dan bangunan: Rp400.000.000
– Alat transportasi dan mesin: Rp335.000.000
– Kas dan setara kas: Rp32.891.104
– Utang: Nihil
Aset kendaraan pada periode ini terdiri dari satu unit mobil Toyota tahun 2022 senilai Rp220 juta dan Nissan Juke tahun 2012 senilai Rp115 juta.
Sementara itu, pada laporan periodik tahun 2025 yang disampaikan 30 Maret 2026, total kekayaan meningkat menjadi Rp1.071.442.331.
Rinciannya sebagai berikut:
– Tanah dan bangunan: Rp430.000.000
– Alat transportasi dan mesin: Rp605.000.000
– Kas dan setara kas: Rp36.442.331
– Utang: Nihil
Kenaikan signifikan terjadi pada sektor alat transportasi dan mesin, yang melonjak hampir dua kali lipat. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan satu unit kendaraan baru, yakni mobil Mitsubishi XFC Ultimate Plus tahun 2025 senilai Rp405 juta.
Sementara itu, nilai kendaraan sebelumnya mengalami penyesuaian.
Selain itu, nilai aset tanah juga mengalami peningkatan dari Rp400 juta menjadi Rp430 juta, meskipun luas lahan tetap sama. Kas dan setara kas turut mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan.
Secara keseluruhan, harta kekayaan Harni Indriani mengalami kenaikan sebesar sekitar Rp303,5 juta dalam satu tahun terakhir, tanpa adanya catatan utang.
Sebagai Ketua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dari Partai Amanat Nasional, peningkatan ini menjadi bagian dari laporan transparansi pejabat publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- Penulis: Ainu
