Apresiasi BPK Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir
- account_circle Admin Seputar Kalbar
- calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
- visibility 205
- comment 0 komentar
Dok Istimewa - Humas DPRD Sambas
Seputar Kalbar – Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I menghadiri penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta Convention Centre, Senin (8/7).
Kegiatan tersebut merupakan event nasional yang melibatkan undangan dari Kepala Daerah beserta Ketua DPRD seluruh Indonesia. Presiden RI Ir H Joko Widodo dan para Menterinya turut menghadiri kegiatan itu.
Pada momentum itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas sepaham dengan statement atau pernyataan Ketua BPK RI, Isma Yatun, yang menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan
berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan
pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016. Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
“Opini WTP dapat menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan sebuah Anggaran, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dan negara,” ujar H Abu Bakar.
Harapan Ketua DPRD, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
Selama Satu Dekade Terakhir menjadi pembelajaran penting bagi semua komponen penyelenggara pemerintahan.
“Seperti yang diharapkan Pak Presiden, agar acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari
apa yang dihasilkan BPK, dan bagaimana dalam mengelola keuangan negara tujuan akhirnya adalah membangun negeri ini dan kesejahteraan rakyat,” harap Ketua DPRD. ***
- Penulis: Admin Seputar Kalbar
Saat ini belum ada komentar