DPRD – BNPP RI Komitmen Pembentukan BPPD di Sambas
- account_circle Admin Seputar Kalbar
- calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
- visibility 223
- comment 0 komentar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (14/5).
Seputar Kalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (14/5).
Kunjungan kerja itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kab Sambas, H Abu Bakar didampingi para Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi I DPRD Kab Sambas.
Kunker yang diikuti Anggota Komisi I DPRD Kab Sambas dalam rangka mendapatkan informasi, saran dan masukan terkait upaya atau tahapan pembentukan Satuan Organisasi Tata Kerja Pengelola Perbatasan di Daerah.
Rombongan wakil rakyat Kabupaten Sambas itu disambut langsung Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian BNPP RI, Gutmen Nainggolan, dan beberapa Asisten Deputi BNPP RI seperti Asisten Deputi, Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono dan Asisten Deputi, Infrastruktur Fisik BNPP, Bakri Siddiq.
Dikatakan Ketua DPRD Kab Sambas, H Abu Bakar, kedatangan DPRD ke BNPP RI kali ini sebagai bentuk perhatian dan komitmen legislatif terhadap pembentukan badan pengelola perbatasan daerah di Kabupaten Sambas.
“Sudah seharusnya, Kabupaten Sambas yang notabene berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki SOTK khusus yang menangani pengelolaan perbatasan selevel Badan. Karena kita memiliki dua pintu pelintasan batas, ada dua kecamatan perbatasan, Aruk di Sajingan Besar dan Temajuk di Paloh,” imbuh Ketua DPRD Kab Sambas.
H Abu Bakar memberikan apresiasi kepada BNPP RI, yang telah bersedia menyambut kedatangan Legislatif dan memberikan respon yang luarbiasa terhadap upaya pembentukan badan pengelola perbatasan daerah di Kab Sambas.
“Kita sangat bersyukur, BNPP RI sangat mendukung upaya kita untuk membentuk badan pengelola perbatasan daerah, dan sebenarnya BNPP sudah mengharapkan pembentukan ini direalisasikan jauh hari sebelumnya. Alasannya, guna mempercepat kemajuan dan pembangunan daerah perbatasan,” terang H Abu Bakar.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kab Sambas, Ferdinan SE ME. Dia bersyukur, antusias dan dukungan BNPP RI terhadap rencana pembentukan badan pengelola perbatasan daerah di Kabupaten Sambas sangat baik.
“Kita konsultasi dan berdialog dengan pejabat BNPP RI, semua yang menyambut kedatangan wakil rakyat sambas, menyatakan dan mendorong agar segera dilakukan pembentukan badan pengelola perbatasan daerah. Pada prinsipnya, mereka siap mengawal segala prosesnya. Kita juga berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Sambas, yang sehari sebelumnya telah beraudiensi dengan BNPP sekaligus menyerahkan proposal pembentukan badan pengelola perbatasan daerah,” sebut Ferdinan.
Sementara itu, Lerry Kurniawan Figo SH MH, Ketua Komisi I mengemukakan, Pemda dan Legislatif sangat serius dengan rencana pembentukan BPPD. DPRD lanjut dia, siap dan sepakat untuk melakukan rencana perubahan atau revisi SOTK dan memasukkan struktur BPPD nantinya.
“Ironi memang, kita memiliki 2 titik perbatasan yang tersebar di dua kecamatan, tetapi tidak memiliki badan khusus dalam pengelola perbatasan kita,” ujar dia.
Rencana pembentukan BPPD kedepannya sebut dia, lebih mengedepankan aspek strategis dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Sambas saat ini agar pengelolaan perbatasan menjadi lebih maksimal.
“Kami lihat, potensi perbatasan saat ini luar biasa, dan hingga saat ini, pengelolaannya menurut kami masih belum optimal dan maksimal, alasannya diantaranya, karena tingkat daerah kabupaten, kita tidak memiliki badan khusus yang mengemban tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan,” sebut Figo.
Ketua Komisi I juga bersemangat melihat dukungan serius BNPP terhadap rencana pembentukan BPPD di Kabupaten Sambas. Harapan dia, dengan adanya BPPD nantinya, pelintasan yang telah dibangun yakni PLBN Aruk Sajingan Besar dan Pelintasan di Temajuk Paloh, tidak hanya sebatas pelintasan barang dan orang saja.
“Kita berharap, batas negara yang kita miliki, nanti atau kedepannya, dan seharusnya, dapat menjadi titik pusat mendongkrak kemajuan dan pembangunan ekonomi daerah, memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar yang signifikan,” ungkap Figo.
- Penulis: Admin Seputar Kalbar
Saat ini belum ada komentar