Aliansi Rakyat Bersuara Sambas Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutan Disampaikan!
- account_circle Ainu
- calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
- comment 0 komentar
Seputar Kalbar (SAMBAS) – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersuara Kabupaten Sambas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sambas pada Selasa (23/09/2025).
Dalam aksinya tersebut mereka menyuarakan keresahan terkait kondisi perekonomian yang dinilai semakin sulit.
Massa menuding pengelolaan keuangan daerah tidak transparan dan cenderung membebani masyarakat, sebagaimana tertulis di spanduk Rakyat Bersuara yang bawanya seperti ambruknya ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas.
Selain itu, terkait persoalan dana hibah 150 miliyar yang dinilai tidak jelas penggunaannya, serta utang Pemda Sambas sebanyak 273 miliyar yang disebut membebani masyarakat di tengah ekonomi lesu.
Kemudian, terkait Infrastruktur Kabupaten Sambas yang rusak dan tak kunjung diperbaiki juga menjadi sorotan massa, lantaran dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan lemahnya tata kelola pemerintahan.
Tuntutan lain mencakup kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan nasib tenaga honorer yang meminta perhatian lebih dari pemerintah daerah agar tidak dirugikan.
Aksi sempat memanas dengan ancaman akan digelarnya aksi lebih besar jika tuntutan tak dipenuhi. “Jika aspirasi kami tidak digubris, maka aksi yang lebih besar akan kembali kami gelar,” ucap salah seorang dalam orasinya di depan halaman gedung DPRD Sambas.
Tak hanya itu, salah satu yang paling menarik adalah massa juga membentangkan sejumlah spanduk dengan tulisan agar Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Muzahar Fahri segera ditangkap dan diproses hukum karena diduga melakukan pokir fiktif.
Selain itu, mereka juga mendesak agar Bupati Sambas, Satono segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Arsyad.
Dalam aksi itu langsung diterima Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Heroaldi Djuhardi Alwi, dan Sekda Fery Madagaskar serta Pimpinan dan Anggota DPRD Sambas di Aula DPRD.
Bupati Satono Temui Langsung Aksi Unjuk Rasa
Bupati Sambas, Satono, langsung menemui ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran warga dan menjawab sejumlah tuntutan yang disampaikan.
Bupati mencatat ada lima poin penting dari aspirasi warga, antara lain masalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang beberapa sudah disikapi.
“Saya tahu kondisi jalan, saya memantau langsung. Insya Allah, dengan dukungan 45 anggota dewan dan masyarakat, pembangunan akan diupayakan,” kata Satono.
Mengenai nasib guru honorer, Satono berharap semuanya bisa masuk menjadi PPPK paruh waktu, namun memerlukan proses.
Menurutnya, Pemkab Sambas sudah bertemu dengan Kemenpan RB dan BKN. “Saya belum menyampaikan statemen pemberhentian, jadi mohon bekerja seperti biasa. Mudah-mudahan segera ada jawaban dari pusat,” ujarnya.
Terkait utang Pemkab Sambas per September sekitar 200 miliar, Satono mempertanyakan sumber data tersebut. “Boleh tanyakan ke bank mana hutang sebesar itu. Ada juga info hibah Rp150 miliar, saya tak tahu apakah dari provinsi atau pusat, bisa saja melalui DIPA,” katanya.
Bupati juga mengajak warga yang punya lahan berpotensi tambang rakyat untuk mengajukan proposal. Pemkab Sambas sudah berkonsultasi dengan provinsi mengenai hal ini. Satono meminta dewan mengawal aspirasi warga dan berharap adanya solusi konkret untuk masalah yang disampaikan.
- Penulis: Ainu
