DPRD Sambas Konsultasi Penanganan Stunting ke Kemenkes RI

Seputar Kalbar (Sambas) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Kesehatan (Kemeskes) Republik Indonesia pada Kamis (14/12/2023).

Kunjungan kerja ini dalam rangka melaksanakan konsultasi terkait penanganan stanting di Kabupaten Sambas. Yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar didampingi Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Sambas.

Rombongan DPRD Sambas diterima langsung Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI, Yuni Zahraini di salah satu ruang pertemuan Gedung Dr Adhyatma Kemenkes RI.

Legislator Kabupaten Sambas mendapatkan tambahan informasi dari Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes RI. Dimana dipaparkan Yuni Zahraini, Kemenkes melalui Satuan Kerja yang ada telah berupaya maksimal mengimplementasikan Program-program Intervensi Spesifik Penurunan Stunting.

BACA JUGA : Pj Gubernur Harisson Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian

Diantaranya diarahkan pada 2 fase pertumbuhan, yaitu fase ibu hamil atau sebelum melahirkan dan fase sesudah melahirkan yang utamanya pada bayi usia 0-24 bulan. 2 fase dimaksud menjadi fase dengan determinan paling tinggi terhadap stunting.

Program pendidikan edukasi dan promosi yang mencakup kedua fase pertumbuhan tersebut ditambah program lainnya yang fokus pada masing-masing fase kehidupan yang paling tinggi determinannya terhadap stunting.

2 intervensi pada kelompok pertama yaitu fase sebelum bayi lahir, intervensi difokuskan pada remaja putri dikelas 7 dan kelas 10 dilakukan dengan tablet tambah darah, dengan maksud dan tujuan kalau bisa sebelum hamil, para remaja putri Indonesia tidak anemia.

BACA JUGA : Mandi di Parit, Bocah 7 Tahun di Kecamatan Paloh Tewas Tenggelam

Setiap intervensi terukur, pada ibu hamil, dipastikan kelompok ini diberikan tablet tambah darah dan kepastian gizi yang cukup. Pada kelompok bayi, programnya imunisasi, ASI Eksklusif dan bila bergejala diberikan protein hewani.

Ketua DPRD Sambas Abu Bakar mengapresiasi program-program dari Kementerian Kesehatan itu. Pada kesempatan itu, Ketua sempat menyinggung aspirasi yang disampaikan warga ke DPRD terkait penanganan Stunting.

“Kami pernah didatangi langsung dari pihak Pemerintah Desa yang mengadukan nasib desa mereka terhadap penanganan Stunting. Mereka mengeluhkan, Desa mereka dalam beberapa tahun terakhir didapati angka prevelansi yang sangat tinggi terhadap kasus Stunting,” ujar Ketua.

BACA JUGA : Lima Pemuda di Jawai Cabuli Bocah 13 Tahun Secara Bergilir

Oleh karenanya, sebut H Abu Bakar, penanganan Stunting memerlukan komitmen lintas sektoral maupun pemangku kepentingan. Ketua Komisi IV Anwari menambahkan, target penurunan Angka Prevelansi Stunting Kab Sambas dari angka 30an persen ke angka 14 persen, memerlukan keseriusan semua komponen.

“Ini sebuah tantangan yang serius, menurunkan Angka Prevelansi dari 30an persen menjadi 14 persen, Karenanya, campur tangan pemerinrah pusat dalam hal ini kementerian maupun Lembaga di pusat yang berkaitan dengan stunting, menjadi sangat urgen dan strategis,” tegas Anwari.

Ivandri mengingatkan kembali beberapa program penting dimasa lalu yang dirasa memiliki dampak signifikan terhadap penanganan gizi buruk maupun stunting.

BACA JUGA : Mulai 18 Desember, KSOP Sintete Dirikan Posko Nataru

“Program-program penanganan oleh pemerintah pusat, kita apresiasi sangat baik dalam rangka menurunkan angka prevelansi stunting. Kita harapkan, program-program yang disusun pusat, Sambas juga mendapat perhatian besar dari Pusat. Saya ingat, dulu gencar dilaksanakan program makan bersama disekolah, menu murah meriah, dengan gizi yang baik, ini bisa diaktifkan kembali,” papar Ivandri. (***)