Forum Tenaga Honorer Sambas Sampaikan Keluhan ke Kemendikbud
- account_circle Ainu
- calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
- visibility 106
- comment 0 komentar
Seputar Kalbar (SAMBAS) – Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas resmi menyampaikan keluh kesah mereka kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam audiensi yang digelar Agustus 2025.
Sekretaris Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas mengungkapkan bahwa saat ini kondisi tenaga honorer semakin memprihatinkan. Dalam pertemuan tersebut, forum menyoroti problem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jauh dari kebutuhan daerah, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, serta ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai bagi tenaga honorer.
“Bahkan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik justru kehilangan hak untuk menerima honor dari BOSP, sehingga praktis tidak memiliki gaji pokok,” tegas Sekretaris Forum.
Forum juga menegaskan bahwa tanpa langkah konkret, kekosongan tenaga pendidik di Sambas akan semakin meluas. Data menunjukkan, dari tahun 2023 hingga 2026 akan ada lebih dari seribu guru yang pensiun, sementara rekrutmen PPPK masih belum mencukupi kebutuhan riil di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Sambas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mardani, yang turut mendampingi forum dalam audiensi tersebut, menilai masalah tenaga honorer tidak bisa lagi ditunda. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen tenaga pendidik dan kebijakan honorarium agar kualitas pendidikan di Sambas tidak semakin tergerus.
Forum Tenaga Honorer Pendidikan Sambas juga mendesak agar pemerintah segera menyusun regulasi khusus tentang honorer, membuka formasi PPPK untuk tenaga kependidikan, serta menjamin jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh tenaga honorer. Mereka menilai, tanpa langkah hukum yang jelas, tenaga honorer akan tetap berada pada posisi rentan dan terpinggirkan.
Dengan adanya pertemuan bersama Kemendikbud ini, para pejuang honorer berharap tuntutan mereka tidak sekadar dicatat, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan di Kabupaten Sambas.
- Penulis: Ainu
Saat ini belum ada komentar